Cara kita memahami alam

Siklon Senyar dan Aceh Tamiang: Pembangunan Tak Bisa Lagi Tanpa Data

Aceh Tamiang baru saja melewati babak bencana hidrometeorologi yang menyisakan duka dan pekerjaan rumah panjang. Pelajarannya jelas: pembangunan tidak bisa lagi memakai “kebiasaan lama”—ia harus dipandu data.

Ringkasan Konteks

Aceh Tamiang melewati satu lagi episode bencana hidrometeorologi yang meninggalkan pekerjaan pemulihan besar: pemulihan warga, perbaikan infrastruktur, dan evaluasi menyeluruh tata kelola ruang serta lingkungan. Namun ada pelajaran yang lebih strategis: daerah rawan tidak bisa lagi merencanakan pembangunan dengan pendekatan kebiasaan lama. Pembangunan harus dipandu data.

Pada 26 November 2025, BMKG memantau Bibit Siklon 95B di Selat Malaka yang berevolusi menjadi Siklon Tropis Senyar. BMKG menegaskan siklon ini dapat memicu hujan sangat lebat hingga ekstrem disertai angin kencang di wilayah sekitarnya, dengan pergerakan menuju daratan Aceh dan kecepatan angin maksimum sekitar 43 knot (±80 km/jam). (BMKG) Tidak lama kemudian, dalam prospek cuaca mingguan, BMKG mencatat siklon “SENYAR” memberi pengaruh signifikan terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Aceh dan Sumatra bagian utara; BMKG juga menyebut kontribusi gelombang atmosfer seperti Rossby Ekuator dalam memperkuat hujan tersebut. (BMKG)

Bagi warga Aceh Tamiang, “siklon” bukan sekadar terminologi meteorologi. Ia menjelma hujan panjang, luapan sungai, genangan yang memutus akses, kerusakan rumah dan fasilitas umum, gangguan listrik/telekomunikasi, serta risiko kesehatan pascabencana. Bencana tidak selalu bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa ditekan jika keputusan publik dikerjakan dengan data yang benar, cepat, dan terbuka.

Banjir Bukan Kejutan Baru — yang Harus Baru adalah Cara Merespons

Secara historis, Aceh Tamiang memang sering banjir. Sebuah kajian akademik menyebut karakter geografis wilayah ini berkontribusi terhadap frekuensi banjir yang tinggi, sehingga kebutuhan informasi cepat bagi penduduk menjadi sangat krusial (Nisa Adilla Rahmatika, 2015). Kajian itu juga menegaskan masalah klasik: informasi banjir selama ini sulit menjangkau seluruh warga, sehingga dibutuhkan metode informasi berbasis web yang mudah diakses. (Nisa Adilla Rahmatika, 2015)

Pesannya sederhana: risiko sudah ada sejak lama—yang harus berubah adalah sistem.

Dari “Laporan Tebal” ke “Arah Keputusan”: Data Harus Menggerakkan Tindakan

Dalam praktik pemerintahan, data sering berhenti sebagai dokumen rapat: peta dipajang, grafik dipresentasikan, lalu tidak menjadi alat kerja harian lintas dinas. Padahal saat peristiwa seperti Senyar, yang dibutuhkan bukan hanya “peringatan”, melainkan penerjemahan peringatan menjadi langkah operasional:

• kapan membuka posko,
• di mana menyiapkan titik evakuasi,
• jalur mana yang aman,
• fasilitas kesehatan mana yang harus diprioritaskan,
• wilayah mana yang harus lebih dulu disterilkan dari aktivitas berisiko,
• bagaimana menata ulang ruang setelah banjir.

Contoh solusi yang relevan sebenarnya sudah pernah dibangun. Kajian yang sama merancang WebGIS daerah rawan banjir Aceh Tamiang berbasis Google Maps API dan MySQL, lalu menguji kelayakannya menggunakan System Usability Scale (SUS). Hasilnya: nilai usability 79% (kategori baik/layak digunakan). WebGIS ini mampu memberi informasi tingkat kerawanan (tinggi/rendah), menampilkan sarana infrastruktur, dan menyediakan rute jalan antar lokasi—fitur yang sangat relevan saat darurat.

Artinya: kunci masalah bukan semata “kurang teknologi”, tetapi apakah teknologi dan data itu dijadikan tulang punggung kebijakan, penganggaran, dan SOP lapangan—atau hanya proyek sesaat.

Siklon Senyar Mengingatkan: Bencana Modern Perlu Mitigasi Modern

Siklon tropis di sekitar Indonesia meski relatif jarang dibanding lintang tinggi tetap dapat muncul dan membawa dampak besar, terlebih ketika bertemu kondisi monsun dan dinamika atmosfer yang memperkuat pembentukan awan hujan. BMKG telah menunjukkan bagaimana Senyar berkontribusi pada peningkatan hujan ekstrem di Sumatra bagian utara. (BMKG)

Konsekuensinya jelas: mitigasi tak cukup hanya dengan perbaikan fisik pascabencana. Kita perlu arsitektur data yang membuat pemerintah daerah bergerak dari reaktif menjadi prediktif.

Tiga Lapis Data yang Harus Terhubung

Agar keputusan cepat dan tepat, minimal ada tiga lapis data yang harus menyatu dalam satu sistem:

1. Data peringatan dini cuaca
   Prakiraan hujan, angin kencang, gelombang tinggi, dan pembaruan sistem tropis dari BMKG (harian hingga jam-an).

2. Data risiko daratan
   Peta kerawanan banjir, DAS, penggunaan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, permukiman, dan fasilitas vital (RS, sekolah, titik evakuasi).

3. Data lapangan real-time
   Tinggi muka air (sensor/gauge), titik genangan dari warga/relawan, kondisi jalan, kerusakan infrastruktur, kebutuhan logistik, dan status layanan publik.

Jika data ini menyatu dalam dashboard yang mudah dipakai—bukan hanya untuk ahli, tetapi juga petugas lapangan dan warga—maka keputusan akan jauh lebih cepat dan tepat.

Di Sini Misi NELAYA-AI Relevan: “GIS + News Lapangan + Data Dinamika”

NELAYA-AI dibangun dari konsep membaca realitas melalui data lalu mengubahnya menjadi aksi. Untuk Aceh Tamiang, misi ini bisa diterjemahkan menjadi model kerja:

• GIS: peta risiko dan aset (permukiman, sekolah, fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, titik logistik)
• News Lapangan: laporan warga/relawan terverifikasi (titik genangan, jalan putus, kebutuhan mendesak)
• Data Dinamika: dinamika atmosfer–laut yang memicu cuaca ekstrem (indikator angin, hujan, dan anomali dari lembaga resmi)

Dengan model ini, kita tidak hanya “melihat banjir”, tetapi memahami proses pembentuknya dan menyiapkan respons yang lebih presisi.

Sebagai portal, Nelaya-ai dapat mendukung dan berkolaborasi dengan BMKG/BPBD, perangkat pemerintah, dan lembaga non-pemerintah sebagai jembatan data untuk menghasilkan keputusan: siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan dengan sumber daya apa.

Takeaways

• Banjir berulang bukan masalah “kejutan”, melainkan masalah sistem respons.
• Data harus turun dari “laporan” menjadi alat kerja harian lintas dinas.
• Dashboard terbaik adalah yang bisa dipakai petugas lapangan dan warga, bukan hanya analis.
• Integrasi peringatan dini + risiko daratan + data lapangan adalah kunci respons cepat.
• Kolaborasi (BMKG/BPBD–Pemda–komunitas–relawan) efektif jika disatukan oleh data.

Checklist Praktis (Pemda/Relawan/Komunitas)

• Ada peta risiko banjir yang terbarui dan mudah diakses (WebGIS/Dashboard).
• Ada SOP berbasis data: kapan posko aktif, jalur evakuasi, prioritas fasilitas vital.
• Ada mekanisme laporan lapangan terverifikasi (form sederhana / WA gateway / relawan).
• Ada layer kondisi jalan, jembatan, listrik, dan titik logistik yang real-time.
• Ada integrasi peringatan BMKG ke notifikasi internal (harian/jam-an).
• Ada rencana pemulihan: pembersihan, kesehatan, air bersih, dan evaluasi tata ruang.

Penutup: Pembangunan Berbasis Data = Kebijakan Perlindungan Warga

Aceh Tamiang dan wilayah rawan lain di Indonesia tidak kekurangan orang baik dan gerak solidaritas. Tetapi solidaritas saja tidak cukup jika sistem perencanaan lemah. Senyar memberi sinyal keras: cuaca ekstrem bisa datang cepat, dampaknya meluas, dan penanganannya menuntut ketepatan.

Karena itu, mari jadikan bencana ini sebagai titik awal membangun tata kelola berbasis data sebagai layanan publik—bukan sekadar proyek. Peta risiko harus hidup, dashboard harus operasional, dan peringatan dini harus otomatis terhubung dengan SOP lapangan.

Pada akhirnya, pembangunan berbasis data bukan jargon teknokratik. Ia adalah bentuk paling konkret dari tanggung jawab negara dan daerah: melindungi warganya dengan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan.

.